KEMENKEU: INI RENCANA PEMERINTAH
MEGAPOLITANJATIM ,Jakarta – Memasuki Semester II 2020, indikasi kinerja ekonomi mulai menunjukkan tren perbaikan. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan kinerja manufaktur dalam indikator Purchasing Manager Index (PMI).
Indeks PMI Manufaktur Indonesia pada bulan Juli sebesar 46,9 menunjukkan adanya perbaikan meskipun masih di bawah benchmark 50.
Impor bahan baku di bulan Juni telah tumbuh membaik menjadi -13,3% tahun ke tahun atau year on year (yoy) dari -43,1% bulan sebelumnya, dan impor barang modal telah menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 2,6% dari -40,0% di bulan Mei sejalan dengan perbaikan PMI.
Diharapkan sektor manufaktur akan mulai pulih di triwulan III.
“Seiring dengan implementasi kebijakan kenormalan baru yang di berbagai daerah, akselerasi pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi diharapkan berjalan dengan percepatan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),” kata Kepala BKF Febrio Kacaribu, dalam rilis yang diterima IndonesiaDev, Rabu (5/8/2020).
Di triwulan III dan IV, belanja pemerintah sebesar Rp1.670,8 triliun terus digenjot untuk mendorong konsumsi pemerintah dan juga mendorong konsumsi rumah tangga melalui belanja perlindungan sosial.
Program belanja perlindungan sosial sudah berjalan sebesar Rp85,51 triliun dan akan diperluas dan ditambah antara lain dengan Bantuan Beras untuk Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Rp4,6 triliun (mulai cair bulan September), Bantuan Tunai Rp500 ribu untuk penerima Kartu Sembako di luar PKH Rp5 triliun yang akan cair bulan Agustus.
Ada pula Ketahanan Pangan dan Perikanan Rp1,5 triliun, Bantuan Produktif untuk 12 juta UMKM yaitu Rp2,4 jt per UMK sehingga total sebesar Rp28 triliun, dan Bantuan Gaji Rp600 ribu untuk 4 bulan bagi 13 juta pekerja, sebesar Rp31,2 triliun.
Selanjutnya, program PEN sisi penawaran harus diperkuat. Kombinasi antara penempatan dana murah pada perbankan dengan penjaminan kredit UMKM serta penjaminan kredit korporasi padat karya diharapkan menggerakkan kredit. Penempatan dana pada bank Himbara diharapkan dapat dilakukan leverage hingga 3 kali dalam jangka waktu 3 bulan, sementara untuk Bank Pembangunan Daerah (BPD) dilakukan leverage 2 kali.
Dengan penempatan dana saat ini sebesar Rp30 triliun di bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Rp11,5 triliun di bank BPD diharapkan dapat di-leverage hingga Rp113 triliun.
Dalam waktu dekat, dapat dilakukan penempatan dana kembali pada bank-bank yang lain. Sementara melalui skema penjaminan kredit bagi UMKM dan korporasi padat karya, diharapkan akan dapat mendukung penyaluran kredit masing-masing Rp65 triliun hingga Desember 2020.
Insentif sektoral juga harus diintensifkan. Insentif perpajakan seperti PPh 22 Impor, PPh 25, PPh Final PP 23, dan Restitusi PPN dipercepat, telah dinikmati oleh 404.554 wajib pajak (WP) dengan nilai manfaat sebesar Rp16,56 triliun. Manfaat paling tinggi dinikmati oleh sektor perdagangan, industri pengolahan dan transportasi dan pergudangan.
Pemerintah juga memberikan tambahan bantuan kepada dunia usaha berupa keringanan tagihan listrik untuk semua pelanggan industri, bisnis, dan sosial untuk Juli hingga Desember 2020 dengan nilai anggaran Rp3,1 triliun ini diharapkan menambah daya tahan perusahaan.
Aktivitas perekonomian di daerah juga harus terus didukung. Program pinjaman daerah yang dianggarkan sebesar Rp15 triliun telah diluncurkan dan dimulai dengan Pemda Jawa Barat Rp1,9 triliun dan DKI Jakarta Rp4,5 triliun. Program ini diharapkan bisa menggerakkan aktivitas perekonomian di daerah.(DA/SOF)
