Keterbukaan Akses Data dan Informasi Kepada Publik, Bentuk Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Budaya Ekonomi Hukum Pemerintah Peristiwa

Keterbukaan Akses Data dan Informasi Kepada Publik, Bentuk Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Jakarta,MJ, 06/07/2021 Kemenkeu – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan, pemerintah membuka akses data dan informasi sebagai bentuk transparansi kepada publik. Salah satunya adalah data pelaksanaan anggaran Indonesia.

“Kami terbitkan setiap bulan, tentu yang diumumkan tidak pada level data, level transaksi. Karena anggaran memiliki data transaksi yaitu antara Satuan Kerja dan Kementerian Keuangan. Itu adalah data yang sangat besar, tetapi yang kami umumkan adalah yang sangat penting bagi publik mengenai pelaksanaan anggaran,” kata Wamenkeu dalam sesi panel World Congress of International Economic Association (IEA) secara daring, Selasa (06/07).

Berbagai data yang dimiliki kementerian dan lembaga, seperti data Survei Sosial Ekonomi Nasional atau disingkat (Susenas) dan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS) seharusnya dapat diakses oleh publik.

“Dari segi regulasi, kami telah memperjelas bahwa jenis data, seperti data Susenas, data Sakernas, dihasilkan oleh anggaran, oleh uang pembayar pajak. Itu harus dapat diakses oleh publik,” ujar Wamenkeu.

Menurut Wamenkeu, berbagai data dan informasi yang ada seharusnya dapat diolah dan dikemas dalam bentuk tabel sehingga dapat memberikan edukasi kepada masyarakat.

“Informasi yang akan tersedia untuk publik harus dikategorikan, harus ditabelisasi, dan diringkas dan semuanya sehingga tersedia untuk dilihat publik,” jelasnya.

Wamenkeu menambahkan, data dan informasi juga dapat diakses akademisi untuk keperluan penelitian melalui proposal penelitian yang tepat.

“Banyak data yang dikatakan semua orang di birokrasi itu rahasia, tidak dapat diakses publik. Tapi, data ini dapat diakses dengan proposal penelitian yang tepat,” tutup Wamenkeu.

Keterbukaan informasi kepada publik mengenai kinerja pemerintah merupakan bentuk tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), akuntabilitas, dan transparansi kepada masyarakat.(red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *