Perwakilan Asosiasi Pemerintah Desa Menghadiri Undangan Bupati Blitar
Megapolitanjatim.com – Sudah ke II kalinya Perwakilan APD, Asosiasi Pemerintah Desa dan Perwakilanya di undang Bupati, menindak lanjuti kesimpang siuran penerima bantuan sosial akibat validasi data yang semrawut, akhirnya menuai jawaban, guna menuntaskan permasalahan yang ada dengan hadirnya Perwakilan Asosiasi Pemerintahan Desa (APD) oleh Wakil Bupati Blitar pada rapat di ruang pertemuan Candi Simping Pemkab Blitar di Kanigoro. Rabo pagi pukul 09.00 wib (08/07/2020
Undangan APD tersebut dalam agenda membahas tentang segala hiruk pikuk dan tumpang tindih penyaluran bantuan sosial, tujuannya agar penyaluran bansos bisa optimal.
Wakil Bupati Blitar Marhaenis U. W Sos meminta petugas terkait supaya memperhatikan warganya, terutama yang belum pernah menerima bantuan. Karena berdasarkan informasi, dari sekian banyak bantuan pemerintah masih ditemukan masyarakat luput pendataan petugas.
Marhaenis berharap dengan adanya jaring pengaman sosial tahap 2 ini, masyarakat yang belum terdata oleh pusat maupun provinsi dapat menerima bantuan dari pemerintah daerah.
Sementara Juru bicara perwakilan APD Kepala Desa, Tugas Nanggolo Yudho Dili Prastyo yang sering di sapa kang (Bagas) mengatakan, “Kami menampung usulan atau unek – unek dari seluruh korcam Kepala Desa se-Kabupaten Blitar, teman – teman kepala desa sudah mencapai titik klimaks, kepala desa kurang puas tentang pendataan bantuan Covid 19, yang temen2 media sudah tahu semua permasalahan dan penyebab dari carut marutnya data tersebut dan kami akan membahas lagi hasil pertemuan ini di Kantor Desa Karangsono”.
Perlu diketahui, minggu kedua bulan Juli Pemkab Blitar mulai menyalurkan Bansos tahap 2 bagi masyarakat kurang mampu yang terdampak penyebaran virus corona sesuai petunjuk jumlah bantuan pada tahap dua sebanyak 60.976 paket sembako yang akan di luncurkan oleh Pemkab Blitar ke Desa-desa.
Penulis : Basuki