Jalur PPDB Kota Surabaya Diduga Tidak Fair,Disinyalir Banyak Adanya Jalur “Titipan”

Pemerintah Pendidikan Peristiwa

Megapolitanjatim—Sistem PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) tahun 2020 sekarang ini, banyak warga merasa kurang puas atas hasil yang didapatkan guna mendaftarkan anaknya menuju sekolah yang diinginkan. Sistem yang diterapkan adalah adanya peta peta zonasi, pada awalnya, sistem zonasi bertujuan memberikan akses pendidikan berkualitas dan mewujudkan Tripusat Pendidikan (sekolah, keluarga, masyarakat) dengan bersekolah di lingkungan tempat tinggal.

Aksi yang berjalan damai ini didampingi oleh KBRS Perjuangan di bawah komando Yanto Banteng (sebutan akrabnya. Red). Dalam Aspirasinya menyerukan apa yang dialami oleh masyarakat ini Yanto meminta adanya “Fair” (Keterbukaan) dalam PPDB ini di Gedung DPRD Kota Surabaya.

Kedatangan KBRS perjuangan bersama puluhan ibu ibu di DPRD kota Surabaya mendapat apresiasi oleh anggota dewan. Hingga akhirnya Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya Hj Khusnul Khotimah dan Anggota dr Akmarawita Kadir dan Badru Tamam yang membidangi Kesejahteraan Rakyat.

Yanto Banteng menyampaikan, ada ketidak fair an dalam sistem penerimaannya. Bagaimana tidak justru ada siswa yang tempat tinggalnya dekat dengan lokasi sekolah tetapi tidak dapat di terima.

“Yang menarik dalam PPDB tahun ini ada fenomena baru yang di perbolehkan oleh dinas pendidikan Surabaya yaitu domisilli ini rawan terjadi penyimpangan karena wali murid bisa saja meminta surat keterangan domisili di RT yang berdekatan dengan lokasi sekolah yang di tuju. Ada satu jalur penerimaan yang sudah tidak menjadi rahasia umum yaitu Jalur titipan partai, dan monggo dinas pendidik Surabaya di tahun-tahun mendatang berani menolak dengan tegas sistem ini yang justru mengurangi pagu umum,” kata Yanto.

Khusnul khotimah selaku Ketua Komisi D, DPRD Kota Surabaya menambahkan memang SMP Negeri di Surabaya ini Terbatas, hanya 63 sekolahan SMP Negeri. Jadi tidak mungkin bisa menampung kalau lulusan SD minta masuk Sekolah di SMP Negeri semua.

“Namun saya akan mengusahakan SMP Swasta di Surabaya juga Gratis dan berkualitas Seperti SMP Negeri bagi yang tidak Mampu,” janji Khusnul Khotimah.

Masih Politisi perempuan PDIP ini mengaku telah beberapa kali bahkan akan terus berkoordinasi dengan dinas terkait soal PPDB, meski selama ini komunikasinya masih terhalang dengan pandemi covid-19.

“Di kondisi pandemi begini gerakan kita memang serba terbatas, namun kami akan terus berupaya keras demi anak-anak Surabaya, agar bisa sekolah semuanya,” pungkasnya.(Red/sof)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *