FGD DPRD Magetan Berikut Tanggapan Dari Pengamat Kebijakan Publik
Magetan,Magapolitanjatim.com||
Polemik Kegaduhan Di DPRD Kabupaten Magetan terkait dengan Forum Group Discussion beberapa hari yang lalu ditanggapi oleh Pengamat Kebijakan Publik Widia Astuti.
“FGD nya tidak ada masalah, yg menjadi masalah adalah surat yg dikeluarkan oleh Sekwan yg menjadi sanggahan semua pihak terkait dan tempat pelaksanaan FGD tersebut ” Tandas Widia Astuti, salah satu pengamat kebijakan publik juga menjabat sebagai Ketua Kelompok Sadar Wisata Kab. Magetan
Polemik ini terus berlanjut hingga muncul wacana pemanggilan sekwan oleh komisi A DPRD kab. Magetan. Pertanyaannya kemudian adalah sesuai dengan aturan yg berlaku Sekwan berada dibawah tanggung jawab pimpinan DPRD secara operational dan secara administratif berada dibawah gubernur melalui sekda. Apakah kemudian komisi A juga akan memanggik pimpinan DPRD selaku penanggung jawab operationalnya?
Polemik kedua adalah tugas pokok dari sekwan antara lain adalah memberiksn pelayanan administratif kepada pimpinan dewan dan anggota dewan yg salah satunya surat menyurat, menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan yg tentu saja mereka tahu penganggaran suatu kegiatan serta mendukung pelaksaan tugas dan fungsi DPRD lalu dengan polemik ini semua pihak baik itu pimpinan DPRD dan anggota komisi yg terkait seolah tidak mengetahui hal ikhwal asal muasal surat tersebut tentu ini sangat menggelitik logika waras masyarakat. Apakah mereka sudah menerapkan kode etik DPRD?!? Yang merupakan pedoman moral penting bagi setiap anggota unt menjalankan tugas dengan integritas.
Belum selesai sampai disitu, pemanggilan sekwan oleh komisi A ini untuk apa? Meminta klarifikasi kemudian meminta maaf krn telah melukai hati masyarakat atau meminta klarifilasi kemudian memberiksn punishment unt memberiksn efek jera? Dan tentu saja punishment ini tidak hanya diberikan kepada sekwan tetapi kepada seluruh organ yg sesuai dengan hirarki aturn yg berlaku.
Pelajaran yg bisa diambil adalah asah empati anda, jgn anggap bodoh masyarakat dengan surat surat berkop instansi tertentu , bekerjalah unt rakyat bukan pribadi atau golongan dan yang terpenting adalah anda semua adalah pejabat publik yg seluruh tindakan anda menjadi hak masyarakat untuk menilainya.
Salam waras, salam empati
Widia