DPC AWI BANJARNEGARA DUKUNG HUKUMAN MATI KORUPTOR DANA COVID
MegapolitanJatim-Banjarnegara Ketua DPC Aliansi Wartawan Indonesia(AWI) Banjarnegara, Harmono, SH, MM, CLA, CPL, Med Memberikan apresiasi kepada Lembaga Antirasuah yang baru mengungkap korupsi dana bansos yang melibatkan Menteri Sosial Juliari P Batubara, Kader PDIP, Minggu (06/12/2020)
Saat ditemui awak Media dirumahnya Harmono yang akrab dipanggil bang kecce ini berharap apa yang pernah di sampaikan oleh Ketua KPK Firli Bahuri bagi pelaku korupsi anggaran penanganan pandemi Corona (Covid 19) benar benar di buktikan.
“Saya angkat topi dan juga angkat jempol kepada ketua KPK jika akan menghukum mati bagi pelaku korupsi dana Covid, dan ini pernah di ucapkan bulan juli lalu di Gedung Transmedia tandasnya. Saya harap benar benar Komitmen dengan apa yang sudah di ucapkannya untuk menghukum MATI !!,ujarnya.
Harmono Pengacara seorang yang pernah pengalaman bergerak di beberapa organisasi penggiat anti korupsi memang sangat peduli dan perhatian, selain itu beliau juga sangat mendukung kepada pemerintah dengan upaya upaya agar negara ini benar benar bersih dari segala bentuk pola dan cara pejabat yang berorientasi pada kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
“Alhamdulillah, Walaupun tidaksecara keseluruhan, sedikit banyak minimal saya sudah bisa membantu untuk negeri ini khusnya daerah sendiri, Ujarnya.
Hal yang terpenting menurut Bang kecce, dengan ditetapkanya sebagai tersangka menteri sosial tersebut agar supaya ada pelajaran bagi pejabat lain dengan memanfaatkan saat saat pandemi covid yang sampi saat ini belum usai. ” Sudah jelas ini dana untuk kepentingan masyarakat, bangsa indonesia yang mengalami kesulitan, ini sama halnya kejahatan kemanusiaan, tegasnya.
Apresiasi dan dukungan ini terus bergulir dari beberapa kalangan seperti ormas dan tokoh serta masyarakat atas keberanian KPK dalam menindak sejumlah pejabat pemerintahan agar supaya ada perbaikan sistem penganggaran, perbaikan Program sehingga seluruh anggaran bisa dipertanggung jawabkan secara akuntable dan transparan.
“Saya berharap kepada warga atau masyarakat agar memberanikan diri melaporkan bila ada pejabat pemerintahan baik pemerintah desa sampai pemerintah daerah yang korupsi, tutupnya (0ne/4rd)