Kartu Prakerja Bisa Menjadi Pola Baru Layanan Birokrasi

• 

Kartu Prakerja Bisa Menjadi Pola Baru Layanan Birokrasi

MEGAPOLITANJATIM||Kepala Staf Kepresidenaan Dr. Moeldoko saat mengikuti webinar Customer First: Mindset Baru Layanan Publik dalam Program Kartu Prakerja yang juga dihadiri Direktur Operasi PMO Kartu Prakerja Hengki M. Sihombing dan ekonom Aviliani

Sejak diluncurkan tujuh bulan lalu, program Kartu Prakerja telah menyerap sebanyak 5,6 juta penerima dari 42 juta pendaftar.

Penncapaian itu tidak lepas dari penerapan digitalisasi dengan mengusung konsep mengutamakan pelanggan (customer first).

Bahkan Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko menegaskan, digitalisasi harus jadi pola baru bagi birokrasi sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang selalu menekankan DILAN (Digital dan Melayani).

Menurut Moeldoko, pemikiran Presiden terangkum secara menyeluruh dan harus diadopsi sehingga pelayanan publik bisa berjalan secara efisien, efektif, dan dirasakan lagsung oleh masyarakat.

“Presiden juga bilang bahwa saat ini bukan negara kuat melawan negara lemah, bukan negara besar melawan negara kecil, tapi negara cepat yang akan merebut sesuatu,” jelas Moeldoko dalam webinar Customer First: Mindset Baru Layanan Publik dalam Program Kartu Prakerja yang juga dihadiri Direktur Operasi PMO Kartu Prakerja Hengki M. Sihombing dan ekonom Aviliani, Senin (23/11/2020) berapa hari yang lalu.

Moeldoko menambahkan, Kartu Prakerja bisa jadi model penyelenggara birokrasi, pelayanan yang baik, dan transparan. Langkah yang dilakukan Program Kartu Prakerja tersebut bisa diterapkan di semua level pelayanan publik, terutama Pemerintah, Kementerian/Lembaga, hingga ke tingkat Pemerintah Daerah.

“Semua yang menjadi bagian dari birokrasi atau abdi masyarakat harus ke arah sana. Jangan lagi pakai cara lama dalam mengelola layanan publik,” terang Moeldoko .

Sejauh ini, lanjut Moeldoko, beberapa Kementerian/Lembaga hingga Pemerintahan Daerah mulai menuju pelayanan digital.

Seperti yang sedang berjalan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengenai sertifikasi tanah yang diarahkan bisa mencapai 5 juta bidang tanah per tahun dari sebelumnya 500.000 bidang tanah per tahun.

Selain itu, Moeldoko juga mengapresiasi langkah beberapa Pemerintah Daerah yang menerapkan Mall Layanan Terpadu.

Pada kesempatan tersebut, Moeldoko juga menjelaskan, Program Kartu Prakerja adalah salah satu rencana pemerintah untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas yang siap bekerja dengan baik.

“Terlebih dengan adanya kemudahan investasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Saat investasi masuk dan membangun beragam industri, maka akan butuh banyak orang.

Dengan Kartu Prakerja, SDM-nya akan siap, jadi tidak perlu lagi cari pekerja dari luar negeri,” ujar Moeldoko.

Direktur Operasi PMO Kartu Prakerja Hengki M. Sihombing menambahkan, Program Kartu Prakerja mengusung konsep Customer First dengan menyiapkan fasilitas layanan aduan, pernyataan, hingga masukkan dari masyarakat melalui 3 (tiga) channel yakni Instagram, Contac Center (email dan telepon) serta chatting online.

“Dari 5,6 juta penerima baru terlayani sekitar 70-80 persen. Tapi ini jadi ruang kami sebagai bagian untuk memperbaiki layanan,” ujar Hengki.

Ekonom Aviliani juga mengapresiasi konsep Customer First Kartu Prakerja.

Terlebih, jika konsep tersebut bisa diterapkan di tempat pelayanan publik lainnya.(da/sof)