Puluhan Pengurus Pusat GAAS Datangi Mapolres Jakarta Selatan terkait Pengacara Hj. Elza Syarief
Puluhan Pengurus DPP GAAS Geruduk Polres Jakarta Selatan
Jakarta.Puluhan Pengurus DPP GAAS Datangi Mapolres Jakarta Selatan untuk mengetahui Perkembangan Kasus Ibu Elza Syarief , Ketua Dewan Pertimbangan GAAS.
“Saat ini kami kurang lebih ada 30 an Pengurus dan anggota DPP GAAS mendatangi ( geruduk) Polres Jakarta Selatan untuk mengetahui perkembangan kasus Ibu Elza Syarief, tentu kami mengikuti semua protokol kesehatan covid-19, ” jelas Ketua Umum DPP GAAS, Rudy Silfa, SH saat ditemui di Kantor Polres Jaksel yang berada di kawasan Kebayoran Baru, Selasa (29/09/2020) siang.
“Kita inginkan supaya dalam penyelidikan ini ada netralitas tidak ada keberpihakan kemanapun dalam kasus ini. Karena kedudukan di mata Hukum itu semua orang adalah sama, tidak ada perbedaan antara kaya- miskin, laki- perempuan. Jadi kami ingin agar kebenaran harus ditegakkan se-adil-adilnya tanpa ada keberpihakkan,” ungkap Rudy Silfa, SH.
Karena menurut GAAS saksi-saksi yang hadir pada saat itu nanti sebagai saksi fakta yang mengetahui, mendengar dan melihat bisa ada yang dihadirkan saat sidang nanti.
Namun dikarenakan faktor Covid-19, maka ibu Elza Syarief tidak bisa hadir dalam pemeriksaan saksi saksi yang dijadwalkan pada jum’at depan, juga karena faktor umur yang sudah tua, beliau juga dalam kondisi sakit. Kalau nanti ada apa-apa dengan ibu Elza, siapa yang mau bertanggung jawab. Kalaupun nanti dipaksakan kami juga tidak setuju. Apalagi ibu Elza adalah bagian dari Keluarga Besar GAAS, kami harus mendampingi serta membelanya,” sambung Rudy.
Sementara itu, menurut Wakil Ketua Umum DPP GAAS , Antoni Lesnussa, SH, bahwa Tugas kami sebagai Gerakan Advokat dan Aktivis, tentunya melakukan pembelaan kepada klien kami.
“Klien memberikan amanah kepada kami untuk memperjuangkan dan membela agar tidak ada hak-hak dari klaien kami yang dikesampingkan, kami mewakil GAAS berharap agar proses perkara ini bisa berjalan secara FAIR sesuai dengan hukum yang berlaku dan jangan sampai ada keberpihakan atau tidak netral sehingga tidak ada supremasi hukum,” pungkas Antoni. ( redaksi ).
