Jakarta, Megapolitanjatim.com – Dampak lockdown yang diberlakukan pemerintah Malaysia ternyata berpengaruh besar terhadap nasib pekerja migran Indonesia (PMI) yang bekerja di Malaysia. Mereka yang bekerja baik sebagai Penata Laksana Rumah Tangga maupun di perkebunan terancam kelaparan karena dirumahkan sementara oleh majikannya di negeri Jiran.
“Ada 2 juta lebih PMI di Malaysia terancam kelaparan, sakit, dan tidak memiliki uang untuk membeli makanan. Menaker harus segera bertindak cepat membentuk Tim Terpadu Penanggulan PMI Terancam Lockdown di Malaysia dan sejumlah negara lain,” ujar Ketua Umum Badan Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila , Jamaludin Suryahadikusuma dalam kirimian rilis yang diterima redaksi di Jakarta, Sabtu (28/3/2020).
Menurut Jamal, 2 juta PMI yang ada di Malaysia itu baik yang bekerja secara prosedural maupu nonprosedural. Karena jumlah yang banyak ini, Badan Buruh Pemuda Pancasila meminta Menaker tidak sendirian mengurus PMI di 167 negara penempatan baik yang bekerja di darat maupun di laut. Tim terpadu ini harus lintas kementrian dan lembaga, pusat dan daerah serta melibatkan peran Perusahaan Penempatan PMI seperti Apjati dan masyarakat.
“Menaker diminta segara melakukan upaya konkrit masalahnya pemerintah Malaysia sudah memperpanjang masa lockdown hingga 14 April mendatang dari semula hanya sampai 31 Maret,” ujar Jamal.
Selain Malaysia, kata Jamal yang juga mantan Anggota Satgas TKI Terancam Hukuman Mati era Presiden SBY ini meminta pemerintah melalui Kementerian Ketanagakerjaan agar segera mendata PMI yang bekerja di kawasan Asia Pasifik dan Timur Tengah yang kemungkinan terjebak lockdown pencegahan virus corona.
Secara keseluruhan saat ini ada sekitar 9 juta PMI yang bekerja di seluruh dunia. “Karena jumlahnya sangat besar, kami meminta agar Presiden Joko Widodo memimpin program penyelamatan PMI yang kelaparan. Termasuk kemungkinan jika negara penempatan memaksa pemulangan maka pemerintah harus siap memulangkannya,” papar jamal.
Ada 3 (tiga) permintaan Badan Buruh dan Pekerja PP kepada Menaker Ida Fauziah.
Pertama, Badan Buruh dan Pekerja PP meminta pemerintah Indonesia untuk turun tangan berkordinasi dengan pemerintah Malaysia. Badan Buruh dan Pekerja PP juga akan berkoordinasi dengan organisasi pemuda di Malaysia untuk membantu PMI yang terjebak lockdown di negeri Jiran.
Kedua, bagi perusahaan pengirim Pekerja Migran ke Malaysia agar memantau pekerja migrannya dan memberikan bantuan
Ketiga, Badan Buruh dan Pekerja PP siap menjadi fasilitator untuk pengumpulan dana (fund raising) bagi PMi korban lockdown di semua negara penempatan.
